Sudah beredar luas kebenaran seorang Calon Gubernur bernama La Nyalla yang bergabung dengan Partai Gerinda yang di Ketuai oleh Prabowo Subianto mengenai Jalan Pintas / Jalan Toll untuk kemenangan sebagai Cagub-Cawagub.
Pengakuan La Nyalla Mattalitti terkait permintaan uang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah membuat gempar dunia politik di Indonesia, dengan dibongkarnya syarat uang yang diterapkan Gerindra untuk mengeluarkan rekomendasi di dalam Pilgub Jawa Timur 2018. La Nyalla menuding bahwa Prabowo meminta uang ratusan miliar rupiah. Gerindra pun membantah tudingan La Nyalla.
Menurut Ikhsan Achmad sebagai akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ternyata hal tersebut dilakukan di 'bawah meja' walaupun secara formal selalu dikesankan seolah terbuka dan demokratis. Ikhsan mengatakan demikian karena sudah pernah melakukan penelitian pada saat pemilihan walikota Serang, Banten pada tahun 2013. Penelitian ini pun tertulis di dalam bukunya yang berjudul Pilar Demokrasi Kelima: Realitas Konstruksi Politik Uang di Kota Serang.
Terdapat salah satu calon yang membayar 'mahar' sebesar Rp 5 miliar untuk bisa mendapatkan dukungan parpol. Besaran uang 'mahar'- nya pun ditentukan oleh jumlah kursi di dalam DPRD Kota Serang. Praktek tersebut sebenarnya termasuk dalam golongan politik uang. Hanya saja pihak KPU tidak bisa mengawasinya karena dalam proses pengawasan politik uang ini dilakukan pada saat calon kepala daerah akan mendaftar ke KPU.
"Politik uang sering terjadi secara sistemik pada empat level, antara lain pembelian dukungan parpol, pencitraan dalam dunia politik, membeli pengaruh para pemilih, dan juga transaksi dalam jual-beli suara," tulis Ikhsan. Kota Serang bukan hanya satu-satunya yang tercatat dalam transaksi uang 'mahar' ini. Ada juga Bupati Karawang yaitu Dedi Mulyadi pernah juga mengaku dimintai uang sebesar Rp 10 miliar oleh orang-orang yang mengaku dekat dengan para elite Partai Golkar pada saat ingin mencalonkan diri sebagai cagub Jawa Barat, pada bulan September 2017.
Menurut pengakuan yang diungkapkan oleh Dedi ini merupakan syarat daripada untuk mendapatkan persetujuan dukungan. Akan tetapi Dedi tidak mau memenuhi permintaan tersebut, dan para elit Partai Golkar pun telah membantah keras terdapatnya permintaan 'mahar' politik tersebut. Kenyataannya, waktu itu nama Dedi pada akhirnya tidak mendapatkan suara rekomendasi sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur.
Posisinya kemudian digantikan oleh Ridwan Kamil yang nyatanya bukanlah pengurus maupun kader Golkar seperti Dedi. Pada saat posisi Setya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar digantikan oleh Arilangga Hartarto, akhirnya posisi Dedi pun dapat kembali seperti yang diharapkannya. Menurut pendapat Ikhsan Achmad, selama ini permintan uang 'jalan toll' ini sudah membudaya di dalam kalangan parpol. Hanya saja transaksi dilakukan dengan sangat tertutup.
Pengawasan pun mengalami kesulitan karena kriteria yang diajukan oleh parpol mengenai calon kepala daerah tidak dapat diukur. Menurutnya proses seleksi seperti ini mencerminkan bahwa partai politik merupakan bagian daripada persoalan utama yang menyebabkan esensi dalam demokrasi selalu tenggelam. Pendidikan politik dan juga kesadaran masyarakat sendiri tidak pernah serius untuk dilakukan.
"Sifatnya yang tertutup dalam proses seleksi pencalonan kepala daerah menjadi salah satu penyebab terjadinya demokrasi yang sangat mahal karena banyak terjadinya transaksi yang telah merugikan kepentingan masyarakat dan ini menjadi faktor utama pada saat terjadinya rantai korupsi," imbuhnya.
